Jokowi Jual Aset Negara??

Apakah Presiden Bisa menjual Aset Negara?? Simak Cerita Fabel di bawah ini

Di pinggir sebuah kolam terjadi percakapan antara Kampret & Cebong

𝐊𝐚𝐦𝐩𝐫𝐞𝐭 : “Bong, gimana sih presidenmu Jokowi jual-jualin aset negara atau menggadaikannya?”

𝐂𝐞𝐛𝐨𝐧𝐠 : “ Nggak mungkin pret. Penjualan aset negara atau menggadaikannya itu wewenang ada pada rakyat dan dalam hal ini diwakili oleh DPR.”

𝐊𝐚𝐦𝐩𝐫𝐞𝐭 : “Emang ada aturannya begitu?”
𝐂𝐞𝐛𝐨𝐧𝐠 : “Kau baca tuh Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.”

𝐊𝐚𝐦𝐩𝐫𝐞𝐭 : “Lah jadi kalau selama ini ada anggota DPR bilang Jokowi jual aset itu bohong ya. Karena yang berhak memberi izin jual aset itu adalah DPR. Jadi peran presiden apa?”

𝐂𝐞𝐛𝐨𝐧𝐠 : “Presiden hanya membuat rencana dan analisa secara menyeluruh mengapa harus menjual aset itu. Kalau DPR setuju ya rencana itu dilakasanakan kalau tidak ya gagal. Sampai sekarang DPR tidak pernah setuju pemerintah melepas aset. Contoh kasus penjualan saham DKI di PT. Delta. Anies sudah ajukan ke DPRD tetapi ditolak DPRD, ya gagal deh.”

𝐊𝐚𝐦𝐩𝐫𝐞𝐭 : “Oh itu berlaku tidak hanya kepada presiden, juga kepada Gubernur atau kepala Daerah.“

𝐂𝐞𝐛𝐨𝐧𝐠 : “Iya. Untuk kepala daerah, mekanismenya diatur dalam UU nomor 12 tahun 2011, UU 23 tahun 2004 jo UU 9 tahun 2015, UU 30 tahun 2014, Perpres 87 tahun 2014 dan Permendagri nomor 80 tahun 2015.”

𝐊𝐚𝐦𝐩𝐫𝐞𝐭 : “Tapikan sekarang katanya ada pelepasan aset negara kepada asing, itu gimana bong?”

𝐂𝐞𝐛𝐨𝐧𝐠 : “Itu bukan pelepasan aset pret. Itu bisnis model. Pihak BUMN serah kelolakan kepada asing atau investor, dengan pendapatan pasti. BUMN dapat uang, dapat juga tekhnologi dan pengalaman dan resiko nol. Jadi yang diserahkan kepada asing atau investor itu bukan asetnya tetapi hak kelola. Tentu dalam batas waktu tertentu. Tidak selamanya. Pendapatan itu bisa dipakai untuk mengembangkan bisnis utama BUMN sebagai agent pemerintah dalam pembangunan. Sementara aset yang dikelola oleh investor itu secara hukum tetap menjadi bagian dari Aset BUMN. Masih tertera dalam Neraca BUMN.”

𝐊𝐚𝐦𝐩𝐫𝐞𝐭 : “Kan nguntungin investor“

𝐂𝐞𝐛𝐨𝐧𝐠 : “Mana ada investor mau rugi pret, lagian kalau investor untung toh mereka juga harus bayar pajak kepada negara sebesar 25%. Belum lagi bagi hasil yang diterima oleh BUMN, akan menjadi deviden bagi negara.”

𝐊𝐚𝐦𝐩𝐫𝐞𝐭 : “Bagaimana kalau BUMN atau BUMD berhutang. Apakah itu engga bahaya?

𝐂𝐞𝐛𝐨𝐧𝐠 : “Kalau ada yang mau ngutangin kan bagus, asalkan tidak dijamin negara.

𝐊𝐚𝐦𝐩𝐫𝐞𝐭 : “Kalau negara menjamin?”

𝐂𝐞𝐛𝐨𝐧𝐠 : “Kembali lagi pret, harus ada persetujuan dari DPR.

𝐊𝐚𝐦𝐩𝐫𝐞𝐭 : “Kalau BUMN melepas saham di bursa. Gimana?”

𝐂𝐞𝐛𝐨𝐧𝐠 : “Ya harus ada persetujuan dari DPR, termasuk duo F si Fadly dan Fahry pasti tahu. Itu masuk dalam pos anggaran PMN. Tidak dalam bentuk tunai tetapi dalam bentuk izin IPO atau right issue”

𝐊𝐚𝐦𝐩𝐫𝐞𝐭 : “Wah, jadi benar benar kekuasaan ada pada rakyat. Praktis Presiden, Pemda itu tidak berhak menjual asset atau menggadaikan tanpa izin rakyat atau DPR/D “

Cebong : “Benar! Mulai pinter kau pret. Itulah Demokrasi Pancasila.. Itulah yang ditentang oleh Khilafah dan Kubu Prabowo yang inginkan kekuasaan seperti era Soeharto atau khalifah, DPR/D hanya jadi tukang stempel. Sekarang DPR /D itu lebih garang daripada presiden. Bahkan terkenal nyinyir atas setiap kebijakan pemerintah. Engga mudah mendikte DPR/D. .. paham yaaa”

Kampret : “Paham bong. Boleh tanya lagi?”

Cebong : “boleh lah, mendingan kau banyak nanya dari pada banyakin fitnah. Jadi apa lagi yang mau kau tanya pret?”

𝐊𝐚𝐦𝐩𝐫𝐞𝐭 : “Kalau negara berhutang gimana?”

𝐂𝐞𝐛𝐨𝐧𝐠 : “ya lagi lagi harus izin DPR“

𝐊𝐚𝐦𝐩𝐫𝐞𝐭 : “DPR lagi? terus kalau anggota DPR macam Fadli Zhonk dan Fahry Hamzah dll teriak teriak pemerintah ngutang, itu apa maksudnya?”

𝐂𝐞𝐛𝐨𝐧𝐠 : “Mungkin mereka kebanyakan engga ikut rapat. Atau tidur selagi rapat berlangsung. Tapi yang teriak itu hanya satu dua. yang lainya paham kok.
Ngomong-ngomong kau punya motor dan rumah bukannya ngutang? Emang gak berbahaya tuh?”