Anggota Komisi IX DPR RI Ini Keras Tolak Divaksinasi COVID-19 Mending Bayar Denda 5Jt
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning menyatakan menolak divaksinasi COVID-19. Pernyataan Ribka Tjiptaning pun menuai kritik dari berbagai pihak.
Penolakan untuk divaksinasi itu disampaikan Ribka Tjiptaning pada Selasa (13/1) lalu. Ribka menyampaikan keengganannya divaksin COVID-19 saat rapat bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
"Saya tetap tidak mau divaksin (Corona) maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih, mau semua usia boleh, tetap, di sana pun hidup di DKI semua anak-cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta, mending gue bayar, mau jual mobil, kek," kata Ribka dalam rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1/2021).
Kritik terhadap Ribka Tjiptaning kemudian mengalir. Baik dari partainya sendiri maupun dari partai lain.
Partai NasDem salah satunya. Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menilai pernyataan Ribka Tjiptaning yang menolak vaksin Corona secara terbuka sebagai upaya memprovokasi masyarakat.
"Akan ada pertanyaan masyarakat, 'loh itu kok orang partai kok. Anggota DPR aja nggak mau', ya kan. Artinya, itu kan memprovokasi masyarakat untuk kemudian mendelegitimasi pemerintah, untuk kemudian masyarakat tidak percaya kepada dia kepada pemerintah. Disayangkan lah, menurut saya. Disayangkan, ibu dokter kemudian seperti itu," papar Ali kepada wartawan, Rabu (13/1/2021).
Kritik juga datang dari DPD Gerindra Jawa Timur. Gerindra Jatim menilai sikap Ribka Tjiptaning ironis. Mengingat, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah berusaha meyakinkan masyarakat agar mau divaksin.
"Ironi ya. Di saat presiden berusaha meyakinkan publik dengan menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi, justru anggota dewan, dan separtai pula, menolak," kata Plt DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad kepada detikcom, Rabu (13/1/2021).
Pimpinan DPR juga memberikan imbauannya kepada semua anggota dewan untuk mengikuti jejak Presiden Jokowi yang telah divaksin Corona. Dia berharap seluruh anggota dewan untuk berpartisipasi dalam upaya menyehatkan masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Budi pun meyakinkan bahwa vaksinasi Corona yang dilakukan adalah demi kepentingan bersama.
"Adalah tugas kami untuk bisa meyakinkan, mengajak bapak ibu untuk bersama-sama menunaikan fitrahnya kita sebagai manusia untuk do good for the public, tapi memang itu kembali juga ke Bapak Ibu sekalian," kata Menkes Budi dalam rapat kerja lanjutan bersama Komisi IX DPR RI di gedung MPR/DPR RI, Rabu (13/1/2021).
Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pernyataan Ribka Tjiptaning yang menolak divaksin merupakan pendapat pribadi. Dia menegaskan pernyataan Ribka Tjiptaning bukan sikap PDIP.
Kendati demikian, Hasto menilai apa yang diungkapkan Ribka Tjiptaning selaku anggota Komisi IX DPR RI merupakan kritik terhadap komersialisasi kesehatan. Hasto menilai pelayanan kesehatan penting untuk masyarakat tanpa pandang bulu.
"Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang tampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat, sedangkan bagi rakyat kecil sering kali harus menunggu 3-10 hari, hasil PCR baru keluar. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning. Sebab, pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," ujarnya.
Namun, meski memberikan penjelasan, Hasto ternyata juga telah menegur Ribka Tjiptaning atas pernyataannya. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ribka Tjiptaning. Tak hanya itu, Ribka juga mengaku mendapat sindiran dan nyinyiran dari rekan-rekan sefraksinya.
"Saya diledekin tuh di WA fraksi saya PDI Perjuangan, nyinyir semua 'saya siap divaksin' karena nyindir saya, karena saya nggak mau divaksin," kata Ribka Tjiptaning dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menkes Budi Gunadi Sadikin, di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Ribka Tjiptaning sendiri sudah menjelaskan alasannya menolak divaksinasi. Menurutnya, latar belakangnya sebagai dokter menjadi landasan atas pilihannya menolak vaksinasi COVID-19. Dia mengaku latar belakangnya itu membuat dirinya tidak akan mudah menerima sesuatu apa pun terkait kesehatan.
Politikus PDIP itu menyebut pihak Bio Farma belum mengeluarkan tahap uji klinis ketiga terkait vaksin Corona. Dia kemudian menyoroti kejadian vaksin polio dan vaksin kaki gajah, yang disebutnya sempat memakan korban di Tanah Air.
Ribka Tjiptaning juga menegaskan tidak bermaksud memprovokasi orang lain dengan penolakannya. Dia mengatakan, penolakan untuk divaksinasi itu demi kepentingannya sendiri.
"Nah jadi saya kan juga ya sudahlah nggak ngajakin orang sih. Nggak provokasi orang, tapi aku paling tidak keluargaku. Karena aku ngomong di rapat. Jadi dianggep aku provokasilah ngajak orang begini. Itu kesalahan saya di situ," ujar Ribka Tjiptaning di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (13/1/2021).
Ribka Tjiptaning juga menilai dirinya berhak memiliki pendapat yang berbeda terkait vaksinasi COVID-19. Terlebih, menurutnya, World Health Organization (WHO) juga sudah mengeluarkan aturan bahwa pemaksaan terhadap vaksinasi sebagai pelanggaran HAM.
"Karena nanti kalau saya sudah menganggap itu saya yakin, baru. Boleh dong. Itu kan sekarang kan WHO juga sudah ngeluarain kalau pemaksaan itu melanggar HAM. WHO sekarang sudah ngeluarin itu, melanggar HAM itu pemaksaan," kata Ribka.
Posting Komentar untuk "Anggota Komisi IX DPR RI Ini Keras Tolak Divaksinasi COVID-19 Mending Bayar Denda 5Jt"